Kadis PU Sulbar di Tahan Pengadilan Tipikor

Mamuju-Korupsinews. Kepala Dinas Pekerjaan umum Ir H Ramli Hamid,akhirnya ditahan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( Tipikor) Sulawesi Barat di Mamuju.( Senin 2 Desember 2013). Ia ditahan terkait proyek jalan Beton poro Bulo- Matangga tahun 2012 lalu. Terdakwa dikenakan Pasal berlapis oleh tim Jaksa Penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Polewali Mandar.Sebelumnya Ramli Hamid dan 3 tersangka lainnya tidak ditahan selama proses dikejaksaan Negeri Polewali Mandar.

Jaksa Penuntut umum (JPU) menyangkan pasal 2 (1) jonto pasal 18 (1) jonto pasal 55 dan pasal 64 Undang-Undang Tindak Pidnana Korupsi No 31 tahun 1999. Akibat kelalaiannya mengakibatkan Proyek Jalan Beton Bulo-Matangga di Kabupaten Polman, merugikan Negara Rp,191.600, 000,-. Ia diancam Pidana Penjara 5 tahun.

Ramli Hamid, tersangka kasus proyek jalan beton Bulo Matangga tahun 2012 silam. Ia waktu masih menjabat sebagai Kepala Bidang Bina Marga, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Selain Ramli Hamid, Maksum Kuasa Direktur PT. Boegista, selaku rekanan menggerjakan proyek tersebut senilai kurang lebih Rp.2 Milyar. Kosultan pengawas proyek Abdul Muis, juga ikut ditahan, serta Kurnia Nebgsi Djabbar, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Maksum, sempat mengamuk di pengadilan Tipikor, dan berusaha melarikan diri, ia menolak ditahan oleh Pengadilan . Usaha untuk melarikan diri digagalkan petugas, dan langsung digelandang masuk tahanan. (ucheng/kn)

DIDUGA TERIMA GRATIFIKASI, POKJA AKAN DILAPOR KE POLISI

Mamuju-Korupsinews. Setelah pokja konstruksi banyak mendapat kritikan para asosiasi konstruksi sampai modus operandi “main mata” yang sudah beraroma grativikasi dilakukan panitia dilaporkan ke Kejaksaan, kini giliran pokja pengadaan barang pada paket pengadaan bibit unggul kelapa sawit dengan nilai anggaran Rp.2.313.885.000.-menggunakan APBD 2013 Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat yang proses pelelangan melekat pada Pokja pengadaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sulbar bakal dilaporkan ke Kepolisian Resort (Polres) Mamuju.

Menurut Direktur CV. Rindang Beringin, Andi Taufik Toppo, bukan pada siapa pemenangnya tapi pada proses verifikasi yang dilakukan panitia ada kejanggalan, sesuai undangan pembuktian nomor 07/UPDK – Pokja/ Disbun/XI/2013 kami hadiri di sekretariat ULP di kantor gubernur, senin, 25-November 2013, saat itu kami langsung disodori berkas ceklist untuk ditanda tangani dan distempel tanpa ada hasil verifikasi dokumen perusahaan yang kami sodorkan.

“Bukan pada siapa yang memenangkan paket ini, tetapi pada panitia yang menjebak kami dengan menyodorkan kertas ceklist yang kami tanda tangani tanpa diperiksa dokumen yang kami bawa, ini jebakan panitia dan bakal kami laporkan pada kepolisian sesuai bukti yang kami pegang.”Beber Taufik.

Berdasarkan hasil evaluasi penawaran No 07/BA-EP/Disbun/X/2013 tanggal 22 November 2013 dalam up-load meminta surat keterangan dukungan sementara kami dalam proses untuk mendapatkan dukungan, hal itukan wajar dalam proses lelang, apalagi pihak kami sudah mengantongi surat keterangan dukungan.

Kisruh ditubuh ULP Sulbar terutama pada Pokja menuai berbagai macam tanggapan, salah satunya Wakil Ketua DPRD Sulbar H. Andi Natsir Nawawi mengatakan, proses lelang yang dilakukan pada pokja kalau kuat indikasi melanggar hukum sebaiknya dilaporkan ke aparat penegak hukum, sekecil apapun pelanggarannya supaya proses lelang kedepan tidak terulang dan akan lebih transparan lagi.

“Sekecil apapun pelanggaran yang dilakukan pada proses lelang yang tidak transparan laporkan ke aparat hukum, supaya ada efek jera kepada oknum yang tidak. bertanggungjawab yang menghambat pembangunan di Sulbar.”Kata politisi dari Demokrat ini.(ucheng/kn)

TNI AL SEGERA BANGUN PANGKALAN SENILAI Rp 20 M DI SULBAR

Mamuju-Korupsinews. Paling lambat bulan Maret tahun 2014, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI –AL) akan membangun Pangkalan di Mamuju Sulawesi Barat. Bangunan untuk tahap pertama senilai Rp 20 M. terdiri dari gedung Markas Komando seluas 46 m x 12 m, rumah jabatan, pos penjagaan , transtle 20 x 8 m serta Dermaga seluas 100 x 8 meter.

Hal tersebut diungkapkan, Komandan Lantamal VI Makassar, laksamana pertama, Ari Soedewo, saat melakukan tatap muka Komandan Pangkalan Utama TNI AL VI Makassar, dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.Pangkalan itu akan menampun sekitar 200 personil TNI AL, dan tahap pertama akan menempatkan sekitar 100 personil Prajurit. Pangkalan ini nantinya akan dipimpin langsung oleh seorang perwira TNI AL berpangkat Perwira Kolonel.

Kehadiran Pangkalan ini, dapat membuat masyarakat disekitarnya lebih nyaman dan terlindungi, bukan sebaliknya. TNI AL juga tidak akan membuat kebijakan dan merubah tatanan budaya yang sudah ada didaerah ini, katanya.

Gubernur Sulawesi Barat, Drs Anwar Adnam Saleh, dalam sambutannya mengatakan, bahwa kehadiran Pangkalan TNI AL di SUlbar, sangat membantu Pemerintah Daerah utamanya menekan tindak kriminal diwilayah prairan di sulbar seperti pemboman ikan di laut. Karena kedepan Sulbar akan menjadi daerah pelabuhan. Pemprov. Sulbar akan menghibahkan tanah seluas 5 hektar di Kecmatan Simboro Kelurahan Rangan dan Simboro.(Ucheng/kn)

TAHANAN NARKOBA KABUR DIBANTU OKNUM POLISI

Mamuju-Korupsinews. Tahanan Narkoba Polres Mamuju kembali melarikan diri. Ironis kaburnya tahanan itu, justru dibantu oleh Oknum petugas Polisi dari unit penjaga tahanan Polres Mamuju itu sendiri, bernama Bripka Rizal.

Kaburnya gembong Narkoba dari Kampung Tahaya-Haya Dusun Karema Kelurahan Karema itu, ada perencenaan sebelumnya. Karena takutnya tersangka membongkar kasus Narkoba di daerah ini yang banyak melibatkan petugas.

Tersangka, Muh. Farid alias Satria, meminta tolong kepada Bripka Rizal, untuk mengantarkan kerumahnya, untuk menjeguk istrinya yang hamil tua, sedang sakit perut. Dalam perjalanan itu tersangka dijemput oleh seseorang, dengan menggunakan motor Kawazaki Ninja. Dan saat itu pula tersangka langsung kabur bersama dengan orang misterius itu.

Menurut Kapolres Mamuju, AKBP Eko Wagyanto, tahanan tersebut lari, karena ada kerjasama dengan oknum petugas Bripka AR. Dia mengeluarkan tahanan dari dalam sel Polres Mamuju, dengan melanggar SOP ( Standar operasional prosedur ) yang berlaku di Polres Mamuju.

Akibat larinya gembong Narkoba itu. Bripka Rizal terpaksa ditahan dan diproses secara hukum.(tim/ucheng)

GERINDRA DAN PDIP BERSAING REBUTAN KURSI WAKIL KETUA

Mamuju-Korupsinews. Kisruh jabatan wakil ketua DPRD Sulawesi Barat, pasca lengsernya Arifin Nurdin dari Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), belum juga berakhir.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuagan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sama-sama ngotot dan mengklaim memiliki suara terbanyak setelah PDK.

Dalam rapat lintas Fraksi di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Barat, disepakati akan diadakannya penggantian Arifin Nurdin sebagai wakil ketua DPRD Sulbar, setelah yang bersangkutan di pecat dari PDK sebagai kader partai pasca kepindahannya ke Partai Nasdem.

Dalam rapat tersebut, dihadiri Fraksi Golkar ,Karya Pembangunan, PDIP, PDS, PNI Marhaenisme. Lintas Fraksi itu menyapakati mengusulkan PDIP untuk menggantikan PDK, sebagai suara terbanyak berikutnya.

Sementara itu, Andi Usman dari Partai Gerindra, juga ngotot mengaku lebih banyak perolehan suara Partainya dengan PDIP. Andi Usman mengaku ada selisih kurang lebih 400 suara diatas PDIP.

Andi Usman kepada Korupsinews,mengaku optimis menjadi wakil ketua DPRD Sulbar, menggantikan Arifin, karena unggul perolehan suara pada pemilu 2009 lalu dengan PDIP,katanya. (masnur/ucheng/kn)

Dugaan Pungli Oknum TNI AL Polisi Air Disorot Warga

Samarinda- Korupsinews. Aksi dugaan pungli dilakukan oknum anggota TNI Angkatan Laut (AL) dan Polisi Perairan (Polair) Kalimantan Timur, membuat sejumlah pengusaha kapal resah, kini mendapat kecaman dan sorotan dari masyarakat serta pelaut didaerah itu.

Rusli, salah seorang pelaut senior, mengatakan. Apa yang dilakukan sejumlah Oknum tersebut, merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang. Dalam UU no 17 tahun 2008, tentang pelayaran, yang mempunyai kewenangan adalah Syahbandar,sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (1). Bahwa Syahbandar memiliki kewenangan tertinggi melaksanakan koordinasi kegiatan kepabeanan, keimigrasian,kekarantinaan, dan kegiatan instutusi pemerintah lainnya.

Begitu halnya dengan pasal 222, tentang penahanan kapal, syahbandar hanya dapat menahan kapal dipelabuhan atas perintah tertulis pengadilan. Dan kapal tersebut, dapat ditahan karena terkait dengan perkara pidana dan perkara perdata.

Sementara itu, Tatausaha Syahbandar Samarinda, Aspul Anwar, ketika dikonfirmasi Korupsinews.com, menolak memberikan keterangan “ Kami tidak berhak memberikan keterangan takutnya salah memberikan informasi, untuk lebih jelasnya tunggu saja Kepala Syahbandar dari Jakarta dan paling lambat tanggal,1 Desember 2013 ini sudah masuk kantor katanya.(Hasjaya/ucheng/kn)

Wooh….Oknum Polairud dan TNI-AL Kaltim jadikan Pelaut “ ATM “ Minta Upeti Rp 20 hingga Rp 200 juta

Samarinda-Korupsinews. Sejumlah Anak Buah Kapal (ABK) yang beroperasi di Perairan Sungai Mahakam Kalimantan Timur mengeluhkan ulah segelintir Oknum petugas dari TNI AL dan Polairud setempat. Kapal Tunda (Tug Boat ) yang melintas disungai Mahakam itu, menjadi bulan-bulanan mereka.

Nakoda Kapal sudah tidak tenang dalam menjalankan aktifitasnya ,karena setiap saat para petugas itu datang dan naik diatas kapal, dengan dalih memriksa kelengkapan kapal.

” Kami merasa tidak tenang dalam menjalankan aktifitas kami sebagai perwira di kapal merasa terganggu kehadiran oknum Polairud dan TNI AL tersebut yang sering menaiki armada disaat kita Muat (Loading) dari tempat kita muat cargo (Batubara) ke muara dengan berbagai alasan menayakan kelengkapan Crew, yang sangat tidak masuk akal meminta upeti dari Rp.20 Juta sampai Rp.200 Juta dengan dalih kelengkapan Crew” katanya.

Udin salah satu ABK kapal, mengeluarkan unek-uneknya Kepada Korupsinews kami sangat terganggu dalam melaksanakan tugas kami, adanya segelintir oknum-oknum aparat baik dari Polairud,TNI AL,yang sering menaiki kapal sering meminta data, padahal itu bukan kewenangan mereka yang sepatutnya memberkan rasa aman, malah sebaliknya mengertak kalau tidak dilayani yang ujung-ujungnya duit” Padahal kami memenuhi persyaratan sebagaimana yang diamanatkan UU No 17 tahun 2008 tentang pelayaran, mestinya berwenang melakukan pemeriksaan adalah pihak Syahbandar setempat katanya.

Para Pelaut ini meminta kepada Kapolri dan Kapolda menertibkan oknum-oknum yang selama ini meresahkan, kami tidak berdaya menghadapi mereka, jelasnya.(Hasjaya/ucheng/kn)

Oknum Angota LAKI Jual Nama Ketua DPD Sulut, Nyambi Proyek

Manado-Korupsinews. –Nama dijual demi mendapatkan proyek Ketua Dewan Pimpinan Daerah Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPD-LAKI) Sulawesi Utara, Alon Meiky Rumagit marah, karena di tahun anggaran 2013 ini ada oknum anggota LAKI nyambi proyek di beberapa kabupaten/kota dengan mengatasnamakan Ketua DPD LAKI Sulut.

Hal ini dikatakan Alon Rumait selaku Ketua DPD LAKI Sulut kepada Korupsinews.com bahwa pihak telah mendapat laporan adanya diduga anggota LAKI , mengejar proyek dengan mengatasnakan dirinya. Padahal kami jauh hari sebelumnya sudah mengingatkan pengurus Laki untuk tidak nyambi proyek.

“Saya sudah beberapa kali mengatakan kepada pengurus DPC sampai Koordinator Se-Sulut jangan coba coba melanggar hukum apalagi namanya proyek,”kata Alon dengan marah. Jika ada pengurus lakukan itu, maka dirinya tidak segan segan melakukan tindakan tegas.”Saya akan menyurat ke DPP, jika saya temukan ada yang melakukan hal seperti itu,”ujarnya.

Menurutnya sudah ada isyu yang masuk, bahwa ada yang Pengurus bahkan Anggota yang melakukan hal seperti diatas.” Saya akan telusuri, apa yang sudah menjadi isyu.Itu pun sudah beredar .ingat itu kesalahan yang besar,”tuturnya.(alon/ucheng/kn)

Ketua DPRD Sulbar Sambangi RSUD Regional

Mamuju-Korupsinews. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Drs H Hamzah Hapati Hasan M.Si, menyambangi rumah sakit umum daerah regional Sulawesi Barat,
( Selasa, 29/10). Kunjugan itu, untuk melihat dari dekat kondisi rumah Sakit rujukan di Sulbar ini, sekaligus memantau pelayanan kesehatan dilingkup RSUD Regional Sulbar.

Kujungan tersebut,didampingi sejumlah pejabat Pemvrop Sulbar, diantaranya, Kepala BKKBN Sulbar Abdullah Kemma, Direktur RSUD Regional dr. Suparman, Kepala Badan Diklat Drs Herdin Ismail, MM, Dandim 1418 Mamuju, dan sejumlah pejabat esalon IV.
Hamzah, menghimbau kepada pegawai RSUD agar sistem pelayanan di RSU Regional, terus ditingkatkan, sehingga tidak ada lagi keluhan dari masyarakat yang tidak mendapat yang pelayanan yang baik.

Selain itu, Hamzah juga menyambut baik kerjasama pihak BKKBN Sulbar, dengan pihak RSUD Regional Sulbar,dalam rangka pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di Sulbar. Hamzah juga berjanji untuk meningkatkan anggaran kependudukan, karena terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program KB di Sulbar.(ucheng/kn)

Ketua DPRD Sulbar: Tanggul Penahan Ombak Pulau Ambo Segera Dibangun

Mamuju-Korupsinews. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat, Drs H Hamzah Hapati Hasan, M.Si, berjanji dihadapan sejumlah tokoh masyarakat Pulau Ambo kecamatan Kepulauan Balabalakang, Kabupaten Mamuju, untuk segera melakukan pembangunan tanggul Penahanan ombak di Pulau tersebut.

Menurut Hamzah Hapati Hasan kepada Korupsinews, Pembangunan tanggul ini secepatnya di direalisasikan, karena hal ini menyangkut keselamatan warga Pulau Ambo. Kondisi Pulau sudah separuhnya hilang di tergerus ombak, beberapa rumah warga sudah rusak akibat abrasi.

Pembangunan tanggul itu akan kita carikan anggaran, bisa juga menggunakan dana pasca Bencana Alam , yang jelas tanggul ini secepatnya direalisasikan jelas Hamzah saat meninjau langsung kondisi pulau tersebut.

Sementara itu beberapa tokoh masyarakat didearh itu, mengatakan, bila hal itu penanganannya lambat, akan semakin menimbulkan banyak kerusakan apalagi menghadapi musim ombak tahun ini, palau ini terancam pindah katanya.(uchen/kn)